Bantuan Pengadaan Ternak Jeneponto Tidak Tepat Sasaran

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Tiga pria duduk dikursi plastik sedang asyik bercanda gurau dibawah rumah panggung terbuka. Meja plastik ditengah mereka berisi tiga gelas minuman sirup berwarna merah dan setoples kue kering coklat. Salah satu dari mereka segera berdiri menyambut tatkala penulis bertandang ke bawah rumah kayu tersebut. Dialah Anton (nama disamarkan), salah seorang penerima bantuan ternak pemerintah Desa desa Turatea kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.

Pandangan penulis tertuju pada sebuah ruang kosong berdinding kayu bersela – sela. Pantuan cahaya masuk dari sela tersebut menampakan rerumputan kering yang berserakan jadi alasnya.

Tamrin menjelaskan tempat tersebut dahulu sebagai kandang sapi pengadaan ternak mei 2016 kemarin. Hanya saja, karena daerah tempatnya tinggal cukup gersang, sehingga susah mencari makanan untuk ternak tersebut. “Sapinya juga makannya pilih-pilih. Harus rumput hijau, jadi kami kewalahan. Belum lagi sempat sakit, jadi saya telpon tim peternakan untuk sapinya diberi obat. Itupun pengurus ternaknya minta uang bensin, cuman karena saya tidak punya uang waktu itu, makanya saya ndak kasi,” tutur Anton pada penulis, 27 Juni 2017 lalu.

Pekerja serabutan ini mengaku awalnya mengetahui adanya pembagian ternak dari sepupunya-tidak lain ketua kelompok tani/ternak di desanya. Persyaratannya adalah fotocopy identitas (KTP), fotocopy kartu keluarga dan uang tunai Rp1.000.000.

Anton awalnya heran karena pembagian bantuan seperti itu biasanya gratis. Namun, karena mengharapkan keuntungan dari sapi, alhasil ia meminjam uang dari tetangga, dan ia cuman bisa mengumpulkan Rp700.000.
“Ada sekitar 7 orang mendapatkan sapi tersebut. Dan diantara ketujuh orang, saya yang mendapatkan sapi terkecil, mungkin karena saya membayarnya hanya Rp700.000,” ujar bapak satu anak ini.

Setahun Anton memelihara sapi tersebut, ia mulai dirundu rasa cemas. Sebab, semua tetangganya menyarankan untuk menjual sapi tersebut, karena takutnya sapi tersebut dicuri. Apalagi, enam orang termasuk ketua kelompok tani telah menjual dari dua bulan setelah kedatangan. Ia juga berkonsultasi kepada ketua ternak ingin menjual, malah ketua kelompok menganjurkan menjual sapi dengan harga murah kepadanya, dan ia akan menjual kepada orang lain dengan harga yang mahal. Atau tetap mempertahankan sapinya, sebagai jaga – jaga jika tim dinas peternakan menevaluasi ternak tersebut.

Namun, karena Antom keluarga membutuhkan uang, ditambah tetangga yang meminjamkan uang padanya menangih terus, akhirnya ia menjual sapi ternak tersebut. “Kalau dipikir – pikir, tenaga, dan biaya perawatan sapi tidak sebanding dengan harga jual, belum lagi bagi keuntungan dengan tetangga yang dipinjamkan uangnya. Dan saya juga jujur mengatakan saya jual, tidak mati. Karena saya juga menunggu tim survei yang katanya datang, tidak datang – datang hingga sekarang, padahal saya ingin minta pertimbangan jual atau tidak sapinya,” Papar Anton.

Anton bukanlah satu – satunya peternak yang gagal mengurus sapi bantuan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa mekanisme pengusulan masyarakat/kelompok masyarakat tidak sesuai dengan yang diatur. Sebab, pengusulan dilaksanakan setelah penetapan APBD TA 2014, sehingga pada penjabaran APBD TA 14 tidak dilampirkan daftar nama penerima, alamat penerima, serta besaran nilai yang akan diberikan kepada masing – masing penerima.

Kepala Perwakilan, Endang Tuti Kardiani menyebutkan masalah terkait temuan biasanya karena proses administrasi saja. Sedangkan dalam LHP 2015 mencatat adanya sapi gaduhan sebesar 475 ekor dengan nilai Rp1.853.835.456. Artinya, jika anggaran lelang tahun 2016 sebesar Rp1,8 miliar, ada sekitar 475 ekor sapi yang diberikan kepada masyarakat. BPK mengakui bahwa ternak yang dibagikan kepada masyarakat tidak didasari laporan status kondisi.
perkembangan ternak yang dipelihara dimasyarakat. Dan tidak ada perjanjian UPTD HMT dengan masyarakat yang menerima sapi ternak.

Salah satu masalahnya adalah pemenang tender. Beberapa penyedia yang ditunjuk untuk penyediaan ternak adalah penyedia yang siap modal untuk membelikan sejumlah sapi terlebih dahulu. Beberapa dari penyedia tersebut merupakan penyedia yang memiliki pasar dari proyek – proyek pemerintah. seperti salah satunya, CV. Kiswal Ma’al Attar yang mendapatkan tender tidak hanya pengadaan Sulawesi Selatan. Dan, pengadaan barang tidak berpusat pada pengadaan ternak, tetapi juga pengadaan lainnya, seperti pakaian seragam, alat olahraga dan lain – lain. Penulis tidak sempat berbicara pada salah satu pemilik CV. Kiswal Ma’al Attar karena kesibukan pemilik untuk mengait tender diberbagai daerah di Indonesia Timur. Hanya saja, penulis mendapati alamat yang tertera di tender adalah alamat orang tua salah satu pemilik-Rizal Effendy. Sang ibu mengungkapkan, sekitar tahun 2014, anaknya dipekerjakan sebuah perusahaan yang sering menang tender. Karena tahun 2015 – 2016, CV. Kiswal Ma’al Attar menerima tender pengadaan sapi, maka Effendy-lulusan fakultas peternakan unhas-ditunjuk sebagai salah satu nama pemilik perusahaan.

Begitu juga yang terjadi pada pengadaan ternak tahun 2015 yang disinyalir dugaan korupsi. Dikutip pada rakyatsulsel.com mengatakan adanya dugaan korupsi pada proyek dinas peternakan sulsel. Untuk tahun anggaran 2015, dinas peternakan sulsel telah merekomendasikan proyek pengadaan budidaya ternak untuk 5 kabupaten di Sulsel, yakni Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Wajo masing – masing Rp240 juta rupiah. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat KRASH, RH Idris saat dimintai pendapatnya menjelaskan bahwa proyek pengadaan ternak tahun 2015 hanya diikuti 2 perusahaan, yakni CV Mawaddah (Pemilik dari anggota Partai Demokrat) dan CV Risnal.

“CV Mawaddah menawar Rp219 juta untuk 4 kabupaten, sedangkan untuk kabupaten tator ditawarkan anggaran Rp439 juta. Sementara CV Risnal menawarkan Rp211,200 juta untuk 4 kabupaten dan Rp412,500 untuk Tator. Sehingga CV Mawaddah memenangkan tender ini karena memiliki penawaran dalam selisih penawaran tertinggi,” tutur Idris. (http://rakyatsulawesi.com/proyek-dinas-peternakan-sulsel-diduga-sarat-korupsi-ii/)

Selain tender yang sarat nepotisme, penyalurannya pun tidak tepat sasaran. Pada tanggal 29 April, Penulis berkesempatan menemui warga kecamatan Bangkala yang mendapatkan sapi betina pada ttahun 2014, Sappo (Namanya disamarkan). Sappo bertutur sapinya mati tidak lebih dari setahun. “Prosedurnya, apabila sapi mati, dilaporkan saja kepada kepala desa,” ungkap Sappo.

Sapi yang dibagikan tersebut diperkirakan berumur 1,5 tahun. Penulis kemudian mengunjungi sekretaris desa Bontomanai, Bustam. Ia mengungkapkan tahun 2017 akan ada pengadaan sapi di kecamatan tersebut atas pengusulan tahun 2014 lalu. Dan pengadaan sapi tahun 2014 atas pengusulan proposal tahun 2013. Selama 2015-2016, mereka mengaku tidak menerima bantuan sapi. Lagipula, mereka menuturkan kawasan tandus seperti Jeneponto memiliki potensi ternak kecil. baik lahan yang berbatu, tandus, dan makanan ternak yang susah. Ditambah pencuri ternak meraja lela.

Penulis kemudian menelusuri pengadaan hewan ternak 2015. Warga kecamatan Turatea, Tono (nama disamarkan), penerima sapi 2015. Ia mengaku mendapatkan sapi karena pengurus kelompok ternak adalah keluarga. Awalnya, setiap penerima diberikan penyuluhan terlebih dahulu, baik tentang kandang maupun cara penggunaan bibit Inseminasi Buatan. Hanya saja, saat sapi sudah tiba, dijanjikan akan diberikan bibit IB dan pembuatan kandang, tetapi tidak kunjung ada. Apalagi, sapi yang diberikan dalam keadaan kurang sehat, jadi sempat disuntikkan obat, dan makanannya rumput hijau. Kendati pemeliharaan yang susah, ia kemudian menjual. Dan belasan orang yang menerima sama seperti dia juga menjualnya sebulan setelah pembagian hewan ternak. “Sudah kebiasaan orang disini, setiap ada pembagian ternak sapi, dijual. Karena susah diurus,” ujarnya pada penulis.

Namun, suasana berbeda tatkala Penulis tiba di dusun Bontosalangka, Desa Bontomanai kecamatan Bangkala Barat. Bertemu kepala dusun, Tompo Lassa tersenyum tatkala penulis menanyakan bagaimana kabar sapi pengadaan ternak. Tompo mengajak penulis melihat kandang sapinya. Tampak tiga ekor sapi sehat karena sejak diberikan sumbangan 2014 silam, ia bertekad memelihara ternak tersebut. “Saya mengambil sapi di desa sebelah, saya jemput sapi – sapi dengan jalan kaki. Dan saat itu sapinya kurus, hanya tulang saja, dan jalan pincang – pincang. Saya tawari warga, malah tidak ada yang mau. Tiga hari dimasukkan obat baru bisa makan,” jelas Tompo Lassa.

Akan tetapi, karena niat Tompo untuk menjadi peternak, Tompo rutin memeriksakan sapinya kepada tim kesehatan hewan, dan rutin memapah 10 kilogram rumput hijau dari pegunuungan per minggunya.

Humas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rusdin menyampaikan alur pengadaan hewan dari permintaan kebutuhan ternak dari kelompok ternak melalui proposal. Kemudian ditinjaun lapangan apakah memenuhi standar. Lalu, diskusikan pada rapat anggaran tahun berikutnya. “biasanya, setiap tim kami turun meninjau lokasi, para kelompok ternak menjanjikan membuat kandang dan merawat ternaknya dengan baik. Setelah pembagian sapi terealisasi, mereka malah tidak mempedulikan. Banyak laporan mati. Makanya, temuan BPK kemarin banyak sapi yang tidak tercatat. Yah karena, kami pun menyeruh kepada kelompok tani dan bidang yang bertanggung jawab di daerahn untuk mencatat perkembangan hewan ternak. Tetapi baik dari dinas terkait dan kelompok taninya sering menunda-nunda hingga tidak ada laporan.

Atau kebanyakan mati namun tidak menjelaskan kenapa bisa mati,” ujar Rusdin saat via telpon 2 Juni.

Rusdin mengakui pengadaan lelang dilakukan secara terbuka. Sedangkan khusus untuk APBNP 2016 di Jeneponto senilai Rp1.950.000.000, penunjukan kelompok ternak yang mendapatkan diproses di tim pusat dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan pelelangannya dilakukan di dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi Sulsel.

Dan ketika penulis menanyakan terkait anggaran yang tiap tahun dikucurkan, Rusdin memilih tidak menjawab dan menyalahkan kelompok ternak yang tidak merawat ternak yang telah diberikan.

Tetapi, berbagai kasus di berbagai media terkait penyimpangan dana terhadap bantuan sosial. Seperti yang dikutip pada Fajaronline,com, Barru-kejaksaan negeri Barru kembali mengusut dugaan mark up pengadaan 30 ekor sapi dinas peternakan Barru. Menurut kepala seksi intelihen Kejari Barru, Erwin, selama hampir tiga tahun terakhir, dinas peternakan Barru menganggarkan pengadaan sapi sedikitnya 30 ekor senilai Rp270 juta. (http://fajaronline.com/2017/02/01/kejari-usut-anggaran-pengadaan-sapi-di-barru)

Juga laman berita kota makassar-Fajar, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) merilis kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan 2015-2016. Dan yang paling banyak, adalah kasus korupsi pada kab. Jeneponto dan Kota Makassar. Dari hitung – hitungan kopel sulsel, kasus tipikor tahuun 2016 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp95,7 miliar. Ada tiga sektor utama yang berkontribusi, yakni kesehatan dengan kerugian Rp11,7 miliar, pendidikan Rp1,9 miliar dan pertanian dan peternakan Rp2,2 miliar. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor basah yang alokasi anggarannya cukup besaar, baik dari APBD maupun APBN.

“Di Jeneponto ada delapan kasus. Yaitu, pemotongan bantuan siswa miskin, kasus bansos korban kebakaran, ADD, dana pembangunan sekolah, dan selebihnya kasus bantuan sosial. Sementara di Makassar, meliputi kasus dana bansos yang terjadi di tahun 2008, rehab SMKN, gratifikasi pembatalan sertifikasi, dan bansos,” jelas Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq. (http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/05/08/kasus-korupsi-terbanyak-di-makassar-dan-jeneponto/)

Mantan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA mengkritisi tentang bantuan sosial yang berorientasi belas kasihan dan pemerataan kesejahteraan. Menurunya, program tersebut rawan terjangkit korupsi dan mengeksploitasi masyarakat/peternak sebagai tumbal pembangunan peternakan. Seperti pembinaan pada kelompok ternak yang beranggota 20 – 30 orang. Setiap kelompok diberikan sekitar 20-30 ekor sapi betina sehingga masing – masing peternak memelihara seekor sapi.

Pembuatan kandang, penyediaan pakn, obat – obatan difasilitasi pemerintah untuk satu tahun. Setelah itu, pekerja harus bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup ternaknya. Dalam perjalanannya, ternaknya biasanya mati karena tidak terurus baik, terkadang sakit kemudian dijual, terkadang disakiti sehingga sakit beneran dan akhirnya dijual, atau sengaja dijual oleh berbagai alasan. Namun ada pula yang dipelihara dengan baik meski hanya sebagian kecil.

Kondisi tersebut menjadi hal umum bagi komunitas peternakan. Namun kemudian, kejadian itu terus menerus berulang. Ratusan miliar per tahun digelontorkan ke segala penjuru tanah air untuk melakukan kegiatan mubazir. “Salah satu alasan karena program itu memang banyak madunya. Yang banyak madunya adalah para pedagang sapi sedangkan peternaknya tetap saja tidak beranjak nasibnya,” tutur Guru Besar Institut Pertanian Bogor ini.

Pihak lain yang diuntungkan, tambah Mulando, adalah para politisi. Dengan program bantuan sosial tersebut, para wakil rakyat menggunakan pengaruhnya agar birokrat yang menangani program tersebut mengalokasikan sapi dan fasilitasnya kepada konstituennya. Dasar pemilihan bukan karena profesionalitas ternak tetapi karena loyalitas peternak ke partainya.

Tentu saja, pihak yang babak belur adalah birokrat yang bertanggung jawab terhadap implementasi program bantuan sosial. Para birokrat telah bersusah payar menyusun persyaratan lokal program serta menetapkan spesifikasi ternak. Namun, berbagai kriteria dan ketentuan tidak dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan karena intervensi. (Laporan: Aqila Nurul)